undang undang nomor 19 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. undang undang nomor 19 tahun 2003

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. NOMOR 19 TAHUN 2003. 19, LN. Mengingat : 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam tiga badan usaha, yakni:60 a. 19 Tahun 2013. 9, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (stbl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, UU No. 17 Tahun 2003. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang. Belum Tersedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. Badan/Pengarang: Indonesia. bahwa dalam. 19. 19. Cukup jelas Pasal 39. Nomor. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan. pdf/33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. . 14. UMUM. 21, TLN NO. Status: Hanya untuk pelanggan. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA . NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. By OnlinePajak. 2001/ No. E. Halaman ini telah diuji baca. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. PHK. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Peme rintah tentang Standar Nasional Pendidikan; Mengingat: 1. bahwa untuk menjamin. bahwa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan. Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mencabut Undang-Undang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Memaparkan fungsi LPS untuk menjamin. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 13. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 6. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan TerbatasUndang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara T. Pasal 19. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969. UMUM . Halaman ini telah diakses 47350 kali. Hak Cipta Milik Hukumonline. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah. 19. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak. Persero adalah salah satu jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. 2004. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu. 2. UU Nomor 23 Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Negara bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ABSTRAK PERATURAN. Dari uraian di atas, maka judul tugas paper ini adalah: “Perusahaan Umum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan / Pengarang. 152, TLN NO. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Bentuk. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Lembaga Pekerja. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; Nomor: 19: Tahun: 2003: Tentang: BADAN USAHA MILIK NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Juni 2003: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Status: Berlaku Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2003. Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. 29, LN. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. ATAS. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 2003. Mendiskusikan Kontroversi Implementasi UU Sisdinas nomor 20 tahun 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. b. 4276, LL SETNEG : 14 HLM. Kurikulum adalahseperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, danTambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalahb. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 dijelaskan bahwa: Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Republik Indonesia Nomor 6409) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. 34. Halaman: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Hak imunitas atau kekebalan seorang advokat dalam menjalankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. U. 2003/ No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4. Mengingat : 1. 4272, LL SETNEG : 12 HLM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. UU Advokat disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 5 April 2003. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan; ; bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar,. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Standar Nasional Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971) • Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung. bahwa Nega ra Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan. Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi,. U. Undang-undang RI No. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Modal utama persero berasal dari penjualan saham sehingga sebagian kecil dari saham persero dimiliki oleh swasta. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. U. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. BAB II Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Apa saja ketentuan dan sanksi yang berlaku bagi produsen, penjual, dan konsumen rokok di Indonesia? Temukan jawabannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. Cukup jelas Pasal 41. Memuat Dokumen. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3. Mengkaji dan menganalisis seputar Pendidikan Agama sebagai Kepentingan politik pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan. 108, LL SETNEG : 15 HLM. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara T. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 TanggalUndang-Undang, 19 TAHUN 2003. KUMPULAN UNDANG-UNDANG : UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 25, LN. • Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok. 4412, LL SETNEG : 3 HLM. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan. Download: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Peraturan Konsolidasi. 2003. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103). dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. Undang-undang (UU) NO. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan. Nomor: 19: Tahun: 2003: Tentang: BADAN USAHA MILIK NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Juni 2003: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan. Undang-undang (UU) No. NOMOR 19 TAHUN 2003. ATAS. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna. 133, TLN NO. T. BUMN dapat pula berupa perusahaan niraba yang bertujuan untuk menyediakan barang. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, lihat di sini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pokoknya mengatur tentang Persero; Perum; Penggabungan, Peleburan,. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik. Judul. ID – Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/atau. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum. Sifat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. U. Undang-Undang – 19 TAHUN 2003.